JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

BPTP Kalteng Lakukan Pengembangan Kawasan Starategis Penyangga Pangan Untuk Mendukung IKN

BOGOR - Kajian Analisis kebijakan yang bersifat responsif dan antisipatif diperlukan selain untuk mendukung program daerah juga sekaligus menyelaraskan kebijakan pusat melalui penyusunan opsi kebijakan.

BPTP Kalimantan Tengah dalam upaya menyusun rekomendasi kebijakan telah merencanakan kegiatan kajian analisis kebijakan terkait dukungan dan penguatan sektor pertanian melalui pengembangan kawasan penyangga ibu kota negara (IKN). Untuk memperkuat landasan pemikiran dalam pelaksanaan secara teknis, BPTP Kalteng mengikuti acara Workshop Kajian Analisis Kebijakan untuk mewujudkan peran strategis BPTP dalam akselerasi pencapaian sasaran program strategis pembangunan nasional dan daerah. Output yang diharapkan adalah grand design konsep tata ruang pertanian terpadu berbasis kawasan pengembangan pangan dan hortikultura sebagai penyangga IKN yang tertuang dalam policy brief.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP-Bogor) dibagi dalam dua wilayah, yaitu wilayah Barat bertempat di Bogor Jawa barat sedangkan untuk Wilayah Timur bertempat di Makassar, BPTP Kalteng masuk dalam wilayah Timur. Sebanyak 12 BPTP wilayah Timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) mengikuti acara yang berlangsung selama 3 hari (11-13 Maret 2020). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala BPTP Kalteng (Dr. Syamsuddin) dan peneliti ahli muda (Dr. Andy Bhermana). Pada kesempatan itu disampaikan materi kegiatan analisis kebijakan yang telah direncanakan dan disusun berdasarkan kondisi dinamika dan situasional program pembangunan baik yang terdapat di daerah maupun kebijakan yang bersifat topdown dari pusat. Materi yang disampaikan berjudul: Identifikasi dan Analisis Potensi Wilayah Pertanian Untuk Pengembangan Kawasan Strategis Sebagai Penyangga Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Tengah untuk Mendukung Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN).

Hasil diskusi berdasarkan penelaahan materi yang disampaikan melaluii team evaluator menunjukkan bahwa kajian analisis kebijakan terkait kondisi situasional terkini di tingkat regional Kalimantan Tengah memang perlu untuk disegerakan mengingat fokus kajian kebijakan pembangunan pertanian wilayah diawali dengan perumusan isu kebijakan yang didiskusikan dan sesuai permintaan pemerintah daerah sebagai pengguna langsung rekomendasi kebijakan tersebut. Secara teknis dalam pelaksanan kajian tersebut perlu didukung dengan informasi yang relevan dan melibatkan stake holder secara partisipatif untuk keperluan analisis dan sistesis untuk penyusunan opsi kebijakan yang terstruktur dan sistematis. (Andy)