JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Kalteng Pacu UPSUS Pajale 2019 di Wilayah Barat

KOTAWARINGIN BARAT - Bertempat di Ruang Rapat Dinas Ketahanan pangan Hortikultura dan Perkebunan Kotawaringin Barat, Perwakilan dari BPTP Kalimantan Tengah dan Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas II Palangka Raya (Penanggung Jawab UPSUS Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara) mengadakan pertemuan UPSUS untuk tiga kabupaten (27/08/2019).

Pertemuan UPSUS tersebut merupakan Rapat Terbatas yang dilaksanakan dalam rangka Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) UPSUS Padi Jagung Kedelai di wilayah Barat Kalimantan Tengah (Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara). Acara tersebut dihadiri oleh Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat, Kadis Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau, Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara, seluruh Kabid dari tiga kabupaten, seluruh Mantri Tani dari tiga kabupaten, Petugas Pencatat Data dari tiga kabupaten, Penyuluh pertanian dari Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam kesempatan ini disampaikan semua kendala dilapangan serta realisasi capaian selama Januari sampai dengan Agustus 2019. Pertemuan tersebut juga membahas mengenai Target Realisasi Penambahan Luas Tanam yang disepakati untuk bulan September. Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati target tanam Padi untuk Kobar 1.500 Ha, Sukamara 600 Ha, Lamandau 65 Ha yang akan dilaksanakan di minggu ke IV September. Verifikasi data juga dilakukan dimana semua mantri tani dari tiga kabupaten tersebut kabupaten bersepakat untuk melaksanakan percepatan LTT sesuai target. Di Bulan September juga akan segera dilakukan penanaman dengan asumsi benih sudah tersedia di lokasi tanam. Untuk Sukamara yang sudah menerima benih akan menyegerakan penanaman di lapangan.

Usai acara pertemuan terbatas ini kemudian dilanjutkan kunjungan lapang untuk melihat langsung kondisi lahan yang sudah tanam memasuki persiapan tanam periode Okt-Mar. Diharapkan saat pertemuan UPSUS di kabupaten, Instansi/Dinas terkait dapat ikut dan berperan serta agar informasi baik program dan ketersediaan benih tidak tumpang tindih. (Twenty