JS NewsPlus - шаблон joomla Продвижение

Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostratan)

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian saat ini melalui gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi informasi. Simpul gerakan yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian adalah lewat koordinasi, sinergi, dan penyelarasan kegiatan pembangunan pertanian akan berpusat di kecamatan atau yang disebut sebagai Kostratani. Kostratani sendiri merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian di kecamatan yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. BPP akan berfungsi sebagai pusat data dan informasi, pusat pembelajaran untuk penyuluh dan petani, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat konsultasi agribisnis dan pusat pengembangan jejaring kemitraan.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pembangunan pertanian di Indonesia antara lain adalah untuk menyediakan pangan bagi 267 juta penduduk di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan ekspor pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas komoditas pertanian. Guna mewujudkan tujuan pembangunan pertanian tersebut, Kementerian Pertanian, sejak tahun 2019 mencanangkan Gerakan Komando Strategis Pembangunan Pertanian (KOSTRATAN) melalui penguatan tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan (KOSTRATANI).

BPP akan menjadi center of excelent semua aktivitas pertanian. Dalam jangka pendek, kostratani memiliki tujuan untuk penguatan sarana prasarana, kelembagaan, kapasitas SDM dan penyelenggaraan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Sedangkan tujuan jangka panjang, kostratani untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan peran BPP sebagai pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

KOSTRATAN terdiri atas Komando strategis pembangunan pertanian nasional (Kostratanas) yang berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Komando strategis pembangunan pertanian wilayah (Kostrawil) berkedudukan di provinsi, Komando strategis pembangunan pertanian daerah (Kostrada) berkedudukan di kabupaten, dan Komando strategis pembangunan pertanian (Kostratani) yang berkedudukan di kecamatan. Dasar pelaksanaan Kostratani adalah Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2019 tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian.

Berdasarkan Permentan 49 tahun 2019, Kostratani mempunyai tugas:

  1. Melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan, antara lain:
  2. pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan, meliputi luas baku, lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas;
  3. penguatan pos penyuluhan desa;
  4. penguatan Kelembagaan Petani dan KEP;
  5. pengusulan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan Pertanian;
  6. fasilitasi pengembangan kemitraan petani atau kelompok tani dan pelaku usaha; dan
  7. pendampingan, pengawalan, dan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain varietas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pola tanam, kalender tanam, pascapanen, rencana definitif kelompok tani (RDK) atau rencana delinitif kebutuhan kelompok (RDKK);
  8. Membentuk, mengawal, dan mendampingi brigade sub sektor sesuai spesifik lokasi;
  9. Melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian;
  10. Melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya; dan
  11. Menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada ketua Kostrada dan melalui Teknologi Informasi.

BPP Kostratani yang memiliki wilayah kerja satu kecamatan dipimpin oleh Camat dan yang menjadi ketua harian yaitu kordinator BPP di wilayah kerjanya; dan penetapan ketua, ketua harian, sekretaris dan anggota berdasarkan keputusan bupati/walikota mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019. Sedangkan BPP kostratani yang memiliki wilayah kerja lebih dari satu kecamatan dipimpin oleh Camat. Koordinator BPP menjadi ketua harian Kostratani di seluruh wilayah kerja BPP dan ketua harian Kostratani dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk penyuluh pertanian yang kompeten sebagai perpanjangan tangan di wilayah kerja kecamatan lainnya; BPP Kostratani menjadi sekretariat dari beberapa kecamatan wilayah kerjanya; dan penetapan ketua, ketua harian, sekretaris dan anggota berdasarkan keputusan bupati/walikota mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2019.

Peran BPP sebagai Kostratani meliputi BPP sebagai pusat data dan informasi pertanian, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan. Kostratani sebagai pusat data dan informasi pertanian harus selalu melakukan up-dating data yang mencakup data statistik pertanian dan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas, pelaku utama dan pelaku usaha yang terlibat dalam proses kegiatan usaha di bidang pertanian serta data teknis dan informasi pertanian melalui laporan utama program/kegiatan Kementerian Pertanian, Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan), Cyber Extension (Cybex) dan elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).

Sebagai Pusat Gerakan Pembangunan Pertanian, Kostratani terlibat dalam perencanaan pembangunan pertanian di kecamatan serta percepatan pelaksanaan kegiatan meliputi Calon Penerima Calon Lokasi (CPCL)/eRDKK, gerakan percepatan tanam, peningkatan populasi ternak, gerakan -8- pengendalian hama terpadu, distribusi saprodi, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)/Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kostratani sebagai pusat pembelajaran untuk peningkatan kapasitas SDM pertanian berperan dalam fasilitasi pembelajaran dan percontohan. Kostratani sebagai pusat konsultasi agribisnis merupakan tempat para pelaku utama dan pelaku usaha berkonsultasi terkait on farm dan off farm meliputi budidaya, hama penyakit tanaman, panen dan paska panen serta pemasaran pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Kostratani sebagai pusat pengembangan jejaring kemitraan diharapkan mampu membangun kerja sama dan kemitraan usaha antar pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak/perusahaan mitra lainnya dalam pengembangan agribisnis di bidang pertanian. Pada hakikatnya, Kostrani diharapkan akan mendorong dan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri dan modern.

 

Penulis : Astri Anto, SP, M.Sc

             Penyuluh Pertanian BPTP Kalteng

 

Referensi:

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2019. Tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian. Kementerian Pertanian, Jakarta.

Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Balai Penyuluhan Pertanian Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan. 2020. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Jakarta.